page contents

Monday, January 16, 2006

Pemulihan Ekonomi Aceh

Penerapan darurat militer untuk tahap kedua di Aceh dapat memperlamban pemulihan ekonomi dan pembangunan di Aceh, sebagai daerah yang bisa dikatakan jatuh zero di perekonomian daerah pasca konflik antara TNI/POLRI dan TNA (GAM) yang sangat mempengaruhi perekonomian rakyat jelata. Dalam pemulihan ekonomi pasca konflik banyak hal yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan antaranya mencari solusi terbaik demi pemulihan ekonomi daerah untuk dapat dirasakan oleh setiap masyarakat, untuk pemulihan kembali ekonomi daerah terkadang pemerintah daerah salah mengambil cara yang tepat, kebanyakan dari pemerintahan sekarang yang mengambil kebijakan ekonomi sangat diwarnai keinginan mendapatkan hasil dengan cepat atau disebut dengan quick yield, dan mengejar keuntungan secara cepat dan mudah sekalipun itu dapat merugikan perkembangan perekonomian itu sendiri dalam jangka panjang. Mungkin pemerintah daerah mengalakan pemulihan ekonomi dengan cara menumbuhkan struktur (structure growth) ekonomi terlebih dahulu selanjutnya memeratakan hasilnya (profit average) ke setiap daerah sehingga dapat dirasakan oleh setiap masyarakat. Methode ekonomi seperti ini banyak di anut oleh para ekonom yang percaya pada mekanisme pasar untuk memperbesar modal pertumbuhan ekonomi, namun methode ini dapat merugikan perekonomian daerah dalam jangka panjang, dan juga hasil (profit) daripada methode tersebut hanya dapat dirasakan oleh para pengusaha kelas atas, tidak sampai merata kepada rakyat kecil di daerah. Dan methode diatas secara tidak langsung para ahli ekonomi telah mempunyai dua tugas, yaitu menumbuhkan ekonomi dan memeratakannya ke setiap daerah. Namun apabila pemerintah daerah mengambil methode yang kedua yaitu memeratakan ekonomi daerah secara menyeluruh sampai kepelosok daerah secara otomatis pertumbuhan ekonomi akan timbul dengan sendirinya, dan dalam hal ini mereka hanya mempunyai satu tugas yang dijalankan. Pemerataan ekonomi di daerah bisa dilaksanakan dalam bentuk perluasan lapangan kerja,penarikan pegawai, dan membuka lahan kerja yang baru, dengan beberapa contoh tersebut secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi tumbuh di daerah bisa lebih cepat. Seperti penarikan pegawai sipil di setiap daerah sangat membantu pemulihan ekonomi di Aceh. Di negara negara yang maju dangan tingkat pemerataan ekonomi baik dan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mereka mengartikan pemerataan ekonomi dengan mengunggulkan sumber daya manusia dan mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produksi, jadi, unsur dasar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di negara yang maju dengan cara menggunakan kemampuan SDM, teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan tidak mengandalkan sesuatu dari yang bersifat pemberian alam atau taken from granted. Tapi usaha bangsa dan usaha masyarakat dan bukan usaha dari keunggulan komperatif. Namun di daerah yang kita cintai ini, SDM masih tergolong sangat rendah produktifitasnya, sehingga pertumbuhan dibidang teknologi dan pemamfaatan SDA masih banyak yang belum ditangani oleh kita, jika meninjau SDA yang berada di aceh banyak hal yang bisa dimamfaatkan oleh rakyat aceh dan dijadikan bahan untuk berbisnis, gas alam,minyak,kayu,batu bara dan masih banyak lainnnya yg bisa dijadikan dalam nilai rupiah. Memeratakan ekonomi ke setiap daerah adalah hal yang pantas dilaksanak untuk tahap pertama pemulihan ekonomi di Aceh, dan apabila methode ini dijalankan pemerintah daerah, maka tidak perlu lagi memakai militerisme untuk memulihkan perekonomian di Aceh, cukup dengan menurunkan beberapa para ahli ekonom Aceh dan menerapkan sistem kerja yang baik. Devisa daerah yang income nya bisa kita katakan hanya dari beberapa instansi pemerintah dan swasta yang berada di Aceh, selama ini bisa membiayai roda perekonomian daerah, apalagi ditambah dengan produktifitas proyek baru dan membuka hubungan dagang dengan negara tetangga secara tidak sadar perekonomian aceh akan membaik. Pada situasi saat ini Aceh menjadi sorotan utama di indonesia sebagai daerah yang paling dipedulikan dalam segala aspek, disaat seperti ini ada baiknya jika pemerintah daerah menggunakan waktu secepat munkin untuk memompa pemulihan ekonomi di aceh dengan mengandalkan modal dari pemerintah pusat dan digunakan untuk pemulihan ekonomi dan bukan digunakan untuk dana comperative study seperti apa yang sedang dilaksanakan. Penanganan ekonomi daerah tidak harus tertumpu pada tangan pemerintah, karena pada saat tertentu pertumbuhan ekonomi hanya berada pada tangan masyarakat dan terkadang menjadi status qou di tangan masyarakat, jadi pemerintah daerah tidak harus memegang saham produksi daerah karena hal tersebut mutlak berada ditangan masyarakat dan merakalah yang mengaturnya. Saat ini produksi yang berasal dari aceh masih kalah bersaing dengan produksi daerah lain baik sandang,pangan dan lainnya, sehingga banyak dari kita yang masih memakai hasil produksi dari daerah lain yang mana hal tersebut bisa membuat jatuhnya harga produk daerah kita sendiri, sedikitnya pemakaian produk dalam daerah bisa membuat jatuhnya harga barang dalam daerah dan juga membuat pembayaran pajak daerah berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi daerah berjalan lamban. Perekonomian daerah Aceh masih bertumpu ke daerah Sumatra Utara (medan) sebagai daerah pusat perekonomian di pulau Sumatra, sehingga daerah SUMUT menjadi suplayer bagi perekonomian di Aceh dan juga daerah lain di pulau Sumatra dan ini bisa membuat income daerah berkurang pendapatannya, karena roda pasar ekonomi tidak berada di daerah kita sendiri dan kita hanya menjadi konsumer bagi pasar di daerah lain. Dengan istilah lain kita menjadi pembeli dan bukan penjual, dan juga dalam ilmu teory pasar disebutkan bahwa” setiap pengeluaran (beli) dihitung kerugian dan setiap pemasukan (jual) dihitung keuntungan”. Memang satu sisi ada baik nya bila pemerintah daerah memonopoli ekonomi daerah untuk sementara waktu, karena untuk memeratakan sisi ekonomi daerah, perlu pemegang saham tunggal untuk menumbuhkan pasar di daerah, untuk memonopoli ekonomi tidak harus butuh waktu yang lama, sebagaimana pernah terjadi di Pakistan yang dilakukan oleh para petinggi militer bersama dengan Presiden Musarraf, meraka hanya memerlukan waktu dua tahun untuk memonopoli ekonomi negaranya dan hasilnya pasar ekonomi negara kembali berjalan lancar pasca kudetanya. Namun memonopoli ekonomi daerah sangat berefek buruk bagi rakyat kecil, tapi hanya itu saja cara yang cepat untuk mendapatkan modal demi lancarnya pemerataan ekonomi sampai ke sisi yang paling kecil di masyarakat, yang terpenting dari itu semua adalah kembalinya merata ekonomi dan tumbuh dalam tubuh masyarakat, karena bila pertumbuhan ekonomi terlalu lamban dalam masyarakat hal tersebut bisa mendiskorsi roda perekonomian daerah sehingga kita tidak pernah maju dan mengecap teknologi canggih, ketergantungan ekonomi pasar hanya berada pada tangan masyarakat dan pengaturan dari pemerintah daerah. Aceh yang selama ini telah menjadi daerah otonom mempunyai hak yang mutlak untuk mengatur tata perekonomian dan perpajakan daerah dengan hal itu munkin lebih mempermudah pemerintah daerah untuk melaksanakan pemulihan ekonomi di aceh dengan memeratakan pertumbuhan ekonomi di setiap pelosok daerah yang kita cintai ini.

No comments: